Guru Masih Kurang, Anggota DPD RI Serap Aspirasi Dunia Pendidikan Bangka Barat

Kunjungan kerjaAnggota DPD RI, Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., Ma., bersama rombongan, ke Dinas Pendidikan Bangka Barat , Mentok(11/6)

Mentok, 11 Juni 2025 — Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bangka Barat menerima kunjungan kerja dari Anggota DPD RI, Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., Ma., bersama rombongan, dalam rangka pengawasan undang-undang di sektor pendidikan.

Kunjungan yang berlangsung di ruang rapat Disdikpora ini membahas berbagai persoalan pendidikan daerah, mulai dari proses penerimaan murid baru, kekurangan guru, hingga Juknis penempatan dana BOSP.

"Kami ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini. Alhamdulillah, Bangka Barat sementara waktu aman. Namun, persoalan mendasar lain muncul, seperti kekurangan guru di beberapa sekolah akibat pensiun dan belum ada pengganti," ungkap Ust. Zuhri.

Menurutnya, pengadaan formasi CPNS baru harus diusulkan, agar kebutuhan tenaga pendidik di daerah bisa terpenuhi secara merata.

Tak hanya itu, Ust. Zuhri juga menyoroti aturan pembatasan maksimal 20% dana BOSP untuk pembayaran honor guru, yang dinilai memberatkan sekolah kecil dengan jumlah siswa terbatas.

"Sebelumnya, batas maksimalnya 50%. Ini penting disampaikan ke pihak terkait agar menjadi bahan pertimbangan. sehingga nantinya guru yang mengajar bisa maksimal, siswa terlayani pendidikannya,  tapi hak-hak guru yang mengajar juga terpenuhi," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Plt. Kadisdikpora Bangka Barat, Henky Wibawa, M.Pd., menyampaikan progres program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sudah berjalan di Kecamatan Kelapa dan melayani 22 sekolah dari jenjang PAUD hingga SMP dengan sekitar 3.000 siswa.

Henky juga menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi data Dapodik dalam proses pengusulan Program Indonesia Pintar (PIP).

"Kunci dari usulan PIP ada di sinkronisasi dapodik, diharapkan saat input data dapodik agar kepala sekolah mengawal, memiliki data siswa-siswi disekolahnya yang dikumpulkan, sehingga usulan PIP dari bawah diverifikasi," ujarnya.

Henky juga menginformasikan bahwa Bangka Barat mendapat program revitalisasi untuk delapan sekolah: 2 TK, 2 SD, dan 4 SMP. revitalisasi akan dilakukan dengan konsep swakelola, melibatkan partisipasi masyarakat, artinya dengan kebijakan pemerintah menetapkan pola swakelola agar lebih bermanfaat dan bernilai untuk masyarakat.

Turut hadir dalam pertemuan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah IV beserta jajaran, Guru Pengawas UPT Dinas Pendidikan, Kasi SMP, Kepala Sekolah atau yang mewakili, serta pihak terkait.